Berita
//
Pemkot Lubuklinggau Raih WTP Lima Tahun Berturut-turut
26 Ribu Lebih Uploader logo "Ayo Ngelong ke Lubuklinggau", Pecahkan Rekor MURI
PERINGATAN HARI PAHLAWAN KE - 71 TAHUN 2016
HT Kunjungi Kota Lubuklinggau
Upacara Memperingati HUT RI ke 72
HUT RI, Menpora Kenakan Pakaian Adat Lubuklinggau
Acara Malam Resepsi Kenegaraan meriah, Walikota berikan bingkisan kepada Veteran Kota Lubuklinggau
Sekda Tutup Diklat PIM tingkt IV angkatan VI dan VII
Walikota Jalan Santai Bersama Ratusan Warga Mesat Jaya
Peringatan Gempa BMKG
Asisten l Buka Kegiatan Peningkatan Pemahaman Gratifikasi
2023-05-25 06:19:44 Admin Web PortalLUBUKLINGGAU-Asisten l Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Lubuklinggau, Kahlan Bahar membuka kegiatan peningkatan pemahaman gratifikasi melalui monitoring evaluasi implementasi gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau tahun 2022 di ruang Meeting Diamond Hotel Cozy Style Kota Lubuklinggau, Rabu (24/5/2023).
"Mudah-mudahan melalui sosialisasi ini diharapkan dapat mengubah budaya permisif penerimaan atau pemberian gratifikasi yang dilarang, menjadi budaya menolak pemberian gratifikasi atau budaya anti gratifikasi," imbuhnya
Terciptanya budaya anti gratifikasi sambung dia, tentunya tercermin dari tingkat pemahaman dan kepatuhan pejabat dan pegawai suatu instansi terhadap aturan gratifikasi, menolak menerima gratifikasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan dan pelaksana tugas serta melaporkan penerima gratifikasi itu sendiri.
Sementara Tim Pengendalian Gratifikasi KPK RI, Anjas Prasetyo menyampaikan belakangan banyak pejabat yang tertangkap karena korupsi. Tugas KPK sangat berat, untuk itu butuh dukungan dari semua pihak.
Menurut Anjas, ada tiga agenda yang akan dilakukan yakni pertama gratifikasi, kedua monitoring dan ketiga evaluasi di setiap lembaga pemerintah Kota Lubuklinggau agar meningkatkan kualitas pelayanannya.
"Serapi-rapinya orang menutup kesalahan, pasti akan ketahuan. Oleh karena itu, mari saling mengingatkan jangan sampai terlibat dalam korupsi karena korupsi merugikan masyarakat dan keluarga sendiri," tandasnya.
Masih diungkapkan Anjar, gratifikasi dibagi dalam dua katagori yakni gratifikasi yang dilarang dan tidak dilarang.
Gratifikasi yang wajib lapor adalah gratifikasi menjadi sesuatu yang terlarang ketika pihak penerima seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, penerimaan berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban penerima.
Kemudian, gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat memicu konflik kepentingan yang memengaruhi kerja dan keputusannya dalam kebijakan serta pelayanan publik.
Seluruh agama melarang melakukan gratifikasi, pemberian barang mewah atau mahal, seperti mobil, perhiasan, atau barang-barang elektronik yang mahal juga merupakan bentuk gratifikasi yang dilarang.
Sedangkan gratifikasi yang tidak wajib lapor (Negative List), contohnya pemberian dalam keluarga srperti pemberian kepada kakek, nenek, bapak, ibu, mertua, suami, menantu, keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan.
Hadir dalam acara tersebut, para staf ahli, asisten, kepala badan, kepala dinas, Inspektur, kabag, camat, Dir PDAM, Dir PT Linggau BISA, Dir RS Siti Aisyah dan Dir RS Petanang.(*/Acm).
Berita terkait:
Pemkot Lubuklinggau Raih WTP Lima Tahun Berturut-turut
26 Ribu Lebih Uploader logo "Ayo Ngelong ke Lubuklinggau", Pecahkan Rekor MURI
PERINGATAN HARI PAHLAWAN KE - 71 TAHUN 2016
HT Kunjungi Kota Lubuklinggau
Upacara Memperingati HUT RI ke 72
HUT RI, Menpora Kenakan Pakaian Adat Lubuklinggau
Acara Malam Resepsi Kenegaraan meriah, Walikota berikan bingkisan kepada Veteran Kota Lubuklinggau
Sekda Tutup Diklat PIM tingkt IV angkatan VI dan VII
Walikota Jalan Santai Bersama Ratusan Warga Mesat Jaya
Peringatan Gempa BMKG
